TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM Haris Azhar menyebut pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan terkesan hanya untuk persiapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam debat capres. Sebab, ajang adu gagasan pertama yang akan berlangsung Kamis, 17 Januari 2019 itu membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Baca: Mabes Polri Bentuk Tim Gabungan ungkap Kasus Novel Baswedan
Dia mempertanyakan mengapa tim ini justru mulai bekerja menjelang debat Capres. "Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," kata dia lewat pesan singkat, Jumat, 11 Januari 2019.
Haris mempertanyakan mengapa dalam tim ini didominasi polisi, padahal selama ini penyelidikan oleh polisi tak pernah membuahkan hasil. Dia mengatakan memang ada nama-nama baru dalam tim itu, seperti Ketua Setara Institute Hendardi dan dua mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. Namun dia menganggap nama itu hanya pemanis dalam 'rumah lama'. "Rumah lama yang tidak pernah berbuah kerja," katanya.
Haris menilai tim gabungan bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini bukanlah TGPF. Menurut dia, TGPF seharusnya dibentuk presiden. TGPF melaporkan tiap temuannya kepada presiden. Setelah ada temuan, barulah presiden memerintah Kapolri untuk menindaklanjuti.
Haris menganggap tim ini terkesan hanya untuk merespon laporan Komnas HAM. Dia menebak ujung-ujungnya, hasil temuan tim hanya akan menyalahkan Novel. "Lihat saja nanti hasilnya, paling menyalahkan Novel lagi, dia difitnah tidak mau kooperatif untuk diperiksa," katanya.
Simak juga: Kata Dahnil Anzar Soal Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan
Pengacara Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa punya dugaan yang sama dengan Haris. Namun, dia berharap tim ini dibuat bukan hanya untuk memberikan jawaban kepada Jokowi saat debat nanti. "Semoga adanya tim ini bukan untuk menyiapkan jawaban ketika kasus Novel Baswedan ditanyakan dalam debat Capres ataupun ketika kampanye," katanya.
